Cara hitung pph 21 – Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, termasuk PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan. PPh 21 bisa terasa rumit, tetapi dengan memahami dasar perhitungannya, Anda bisa menghitung dan membayar pajak dengan tepat. Artikel ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah menghitung PPh 21, mulai dari pengertian hingga contoh kasus konkret.
Simak penjelasan detail tentang objek pajak, tarif, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk menghitung PPh 21 dengan benar. Anda juga akan menemukan informasi penting tentang kewajiban wajib pajak dan sanksi yang berlaku.
Pengertian PPh 21
PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh di Indonesia.
PPh 21 berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PPh 21 juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.
Contoh Penerapan PPh 21
Misalnya, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta menerima gaji bulanan sebesar Rp 5.000.000. Perusahaan tersebut wajib memotong PPh 21 dari gaji karyawan tersebut sebelum dibayarkan. Besaran PPh 21 yang dipotong akan dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku, dengan mempertimbangkan penghasilan bruto dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) karyawan tersebut.
Jenis-Jenis PPh 21
PPh 21 memiliki beberapa jenis, dibedakan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa jenis PPh 21 dan perbedaannya:
| Jenis PPh 21 | Keterangan |
|---|---|
| PPh 21 Pasal 4 (Ayat 2) | Dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh di Indonesia, dengan pemotongan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan. |
| PPh 21 Pasal 23 | Dikenakan atas penghasilan berupa jasa, bunga, dan royalti yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi. |
| PPh 21 Pasal 26 | Dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. |
Objek Pajak PPh 21
Objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun bukan uang, yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan usaha. Penghasilan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti gaji, honorarium, tunjangan, komisi, dan lain sebagainya.
Menghitung PPh 21 bisa sedikit rumit, ya? Sama seperti menghitung berat badan ideal, ada rumus dan persyaratan yang perlu diperhatikan. Untuk menghitung PPh 21, kamu perlu tahu penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku. Nah, kalau mau tahu berat badan idealmu, kamu bisa coba kalkulator online di cara hitung berat badan ideal.
Begitu juga dengan PPh 21, ada banyak kalkulator online yang bisa membantumu menghitung dengan mudah. Setelah menghitung PPh 21, kamu bisa mencocokkannya dengan slip gaji yang kamu terima.
Objek pajak PPh 21 merupakan dasar perhitungan PPh 21 yang akan dibayarkan oleh WP kepada negara.
Penting untuk memahami perbedaan objek pajak PPh 21 untuk karyawan dan pekerja lepas. Hal ini karena terdapat perbedaan dalam cara menghitung dan membayar PPh 21.
Objek Pajak PPh 21 untuk Karyawan
Objek pajak PPh 21 untuk karyawan adalah penghasilan bruto yang diterima dari perusahaan tempat mereka bekerja. Penghasilan bruto ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan semua jenis penghasilan lain yang diterima dari perusahaan. Penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya-biaya lainnya yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh penghasilan neto.
Penghasilan neto ini yang menjadi dasar perhitungan PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan dari gaji karyawan setiap bulannya.
Objek Pajak PPh 21 untuk Pekerja Lepas
Objek pajak PPh 21 untuk pekerja lepas adalah penghasilan bruto yang diterima dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Penghasilan bruto ini mencakup honorarium, komisi, dan semua jenis penghasilan lain yang diterima dari setiap pekerjaan. Penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya-biaya lainnya yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh penghasilan neto.
Penghasilan neto ini yang menjadi dasar perhitungan PPh 21 yang dibayarkan oleh pekerja lepas sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
Contoh Objek Pajak PPh 21
- Gaji pokok
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan makan
- Tunjangan transportasi
- Bonus tahunan
- Honorarium
- Komisi
- Uang lembur
- Penghasilan dari usaha
Cara Menghitung PPh 21: Cara Hitung Pph 21
Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, baik yang berasal dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. PPh 21 ini dihitung dan dibayarkan secara berkala, biasanya setiap bulan, dan dipotong langsung dari penghasilan Anda.
Cara Menghitung PPh 21 untuk Karyawan
Menghitung PPh 21 untuk karyawan bisa jadi rumit, karena melibatkan beberapa faktor seperti gaji pokok, tunjangan, dan potongan. Berikut langkah-langkahnya:
- Hitung penghasilan bruto.Penghasilan bruto adalah total penghasilan Anda sebelum dipotong pajak. Penghasilan bruto ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan bonus.
- Hitung penghasilan neto.Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti iuran pensiun, iuran asuransi, dan iuran BPJS.
- Hitung PPh 21 terutang.PPh 21 terutang dihitung berdasarkan tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan neto, semakin tinggi tarif pajaknya. Anda bisa menggunakan tabel PPh 21 untuk menentukan tarif yang berlaku.
- Hitung PPh 21 yang dipotong.PPh 21 yang dipotong dari gaji Anda dihitung berdasarkan penghasilan neto dan tarif PPh 21 yang berlaku. PPh 21 yang dipotong ini akan dibayarkan oleh perusahaan Anda kepada negara.
Cara Menghitung PPh 21 untuk Pekerja Lepas
Pekerja lepas biasanya memiliki penghasilan yang tidak tetap dan tidak terikat dengan perusahaan. Untuk menghitung PPh 21 untuk pekerja lepas, Anda bisa menggunakan metode perhitungan berdasarkan penghasilan.
- Hitung total penghasilan.Total penghasilan adalah jumlah penghasilan yang Anda peroleh dari semua pekerjaan lepas yang Anda lakukan dalam satu bulan.
- Hitung PPh 21 terutang.PPh 21 terutang dihitung berdasarkan tarif progresif, sama seperti yang berlaku untuk karyawan. Anda bisa menggunakan tabel PPh 21 untuk menentukan tarif yang berlaku.
- Bayarkan PPh 21.Anda harus membayarkan PPh 21 yang terutang sendiri ke negara. Anda bisa melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos.
Flowchart Perhitungan PPh 21
Flowchart di bawah ini menggambarkan proses perhitungan PPh 21 untuk karyawan dan pekerja lepas:
| Langkah | Karyawan | Pekerja Lepas |
|---|---|---|
| 1. Hitung Penghasilan Bruto | Ya | Ya |
| 2. Hitung Penghasilan Neto | Ya | Ya |
| 3. Hitung PPh 21 Terutang | Ya | Ya |
| 4. Potong PPh 21 dari Gaji | Ya | Tidak |
| 5. Bayar PPh 21 ke Negara | Tidak | Ya |
Perlu diingat bahwa perhitungan PPh 21 bisa berbeda-beda tergantung pada status pekerjaan, penghasilan, dan faktor-faktor lainnya. Jika Anda masih merasa bingung, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli pajak untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Tarif PPh 21
Tarif PPh 21 merupakan persentase dari penghasilan kena pajak yang dibayarkan sebagai pajak penghasilan bagi karyawan atau pekerja. Tarif PPh 21 ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti potongan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan skema tarif yang berlaku.
Skema Tarif PPh 21 Berdasarkan Penghasilan
Skema tarif PPh 21 berdasarkan penghasilan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan. Berikut tabel yang menunjukkan skema tarif PPh 21 untuk berbagai rentang penghasilan:
| Rentang Penghasilan (Rp) | Tarif PPh 21 (%) |
|---|---|
0
|
5 |
5.000.001
|
10 |
10.000.001
|
15 |
25.000.001
|
20 |
| > 50.000.000 | 25 |
Contoh Perhitungan PPh 21
Misalnya, seorang karyawan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp15.000.000 per bulan. Setelah dikurangi dengan potongan, penghasilan kena pajaknya adalah Rp10.000. 000. Berdasarkan tabel di atas, tarif PPh 21 yang berlaku adalah 10%.
Maka, PPh 21 yang harus dibayarkan adalah:
PPh 21 = 10% x Rp10.000.000 = Rp1.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Artinya, jika penghasilan Anda di bawah PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan.
PTKP memiliki fungsi yang penting dalam perhitungan PPh 21, karena berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto sebelum dihitung pajak penghasilan. Dengan adanya PTKP, beban pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah dapat ditekan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PTKP
Besarnya PTKP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
- Status perkawinan: PTKP untuk orang yang sudah menikah lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum menikah.
- Jumlah tanggungan: Semakin banyak tanggungan, semakin besar PTKP yang didapatkan.
- Status sebagai penyandang disabilitas: Penyandang disabilitas mendapatkan tambahan PTKP.
Contoh Perhitungan PPh 21 dengan PTKP
Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 dengan mempertimbangkan PTKP:
Misalnya, Anda adalah seorang karyawan dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak. Penghasilan bruto Anda per bulan adalah Rp 10.000.000. PTKP untuk menikah dan 2 anak adalah Rp 5.400.000.
Perhitungan PPh 21:
| Keterangan | Nilai |
|---|---|
| Penghasilan Bruto | Rp 10.000.000 |
| PTKP | Rp 5.400.000 |
Penghasilan Neto (Penghasilan Bruto
|
Rp 4.600.000 |
| PPh 21 (5% dari Penghasilan Neto) | Rp 230.000 |
Jadi, PPh 21 yang harus Anda bayar per bulan adalah Rp 230.000.
Kewajiban Wajib Pajak
Sebagai wajib pajak, Anda memiliki kewajiban untuk memahami dan memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk PPh 21. PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk penghasilan lainnya.
Memahami kewajiban Anda dalam PPh 21 sangat penting untuk menghindari sanksi dan memastikan Anda menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.
Kewajiban Wajib Pajak dalam PPh 21
Kewajiban wajib pajak dalam PPh 21 meliputi beberapa aspek penting, antara lain:
- Menghitung dan Membayar PPh 21: Wajib pajak harus menghitung sendiri besarnya PPh 21 yang terutang berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Pembayaran PPh 21 dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Melaporkan PPh 21: Wajib pajak wajib melaporkan PPh 21 yang telah dibayarkan kepada DJP melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Laporan ini berisi rincian penghasilan, potongan PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, dan PPh 21 yang terutang.
- Menyimpan Bukti Potongan PPh 21: Wajib pajak wajib menyimpan bukti potong PPh 21 yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai bukti bahwa PPh 21 telah dipotong dan dibayarkan.
- Menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Wajib pajak wajib menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online melalui website resmi DJP atau melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Cara Melaporkan PPh 21
Wajib pajak dapat melaporkan PPh 21 melalui beberapa cara, antara lain:
- Secara Online: Melalui website resmi DJP, wajib pajak dapat mengisi dan mengirimkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online. Cara ini lebih mudah dan praktis karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
- Secara Offline: Wajib pajak juga dapat mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara offline dan kemudian menyerahkannya ke KPP terdekat.
Jangka Waktu Pelaporan PPh 21, Cara hitung pph 21
Jangka waktu pelaporan PPh 21 adalah:
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak.
Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam PPh 21, DJP dapat memberikan sanksi berupa:
- Denda: Denda dapat dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar atau melaporkan PPh 21.
- Sita: Dalam kasus tertentu, DJP dapat melakukan sita terhadap harta wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
- Pidana: Bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda.
Contoh Kasus dan Skenario
Untuk lebih memahami cara menghitung PPh 21, mari kita lihat beberapa contoh kasus dan skenario yang umum terjadi.
Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan
Misalkan seorang karyawan bernama Budi bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan bruto Rp 8.000.000 per bulan. Budi memiliki tanggungan istri dan 2 anak. Berikut adalah perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan Budi:
- Penghasilan Bruto:Rp 8.000.000
- Penghasilan Neto:Rp 8.000.000 – (PTKP + Iuran BPJS Kesehatan + Iuran BPJS Ketenagakerjaan)
- PTKP:Rp 54.000.000 per tahun (untuk istri dan 2 anak)
- Iuran BPJS Kesehatan:Rp 150.000 (asumsi)
- Iuran BPJS Ketenagakerjaan:Rp 200.000 (asumsi)
- PPh 21 Terutang:(Penghasilan Neto x Tarif PPh 21) – Potongan PPh 21 Pasal 21
- Tarif PPh 21:5% (berdasarkan PTKP)
- Potongan PPh 21 Pasal 21:Rp 0 (asumsi belum ada potongan)
Dalam contoh ini, PPh 21 yang harus dibayarkan Budi adalah:
(Rp 8.000.000
(Rp 54.000.000/12 + Rp 150.000 + Rp 200.000)) x 5% = Rp 20.833,33
Jadi, Budi harus membayar PPh 21 sebesar Rp 20.833,33 per bulan.
Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 untuk Pekerja Lepas
Misalkan seorang pekerja lepas bernama Rani mendapatkan penghasilan Rp 5.000.000 per bulan. Rani tidak memiliki tanggungan dan belum menikah. Berikut adalah perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan Rani:
- Penghasilan Bruto:Rp 5.000.000
- Penghasilan Neto:Rp 5.000.000 – PTKP
- PTKP:Rp 54.000.000 per tahun (untuk diri sendiri)
- PPh 21 Terutang:(Penghasilan Neto x Tarif PPh 21) – Potongan PPh 21 Pasal 21
- Tarif PPh 21:5% (berdasarkan PTKP)
- Potongan PPh 21 Pasal 21:Rp 0 (asumsi belum ada potongan)
Dalam contoh ini, PPh 21 yang harus dibayarkan Rani adalah:
(Rp 5.000.000
(Rp 54.000.000/12)) x 5% = Rp 17.500
Jadi, Rani harus membayar PPh 21 sebesar Rp 17.500 per bulan.
Skenario Perhitungan PPh 21 untuk Berbagai Kondisi Penghasilan
Berikut adalah beberapa skenario perhitungan PPh 21 untuk berbagai kondisi penghasilan:
- Penghasilan di bawah PTKP:Jika penghasilan Anda di bawah PTKP, Anda tidak perlu membayar PPh 21.
- Penghasilan di atas PTKP:Jika penghasilan Anda di atas PTKP, Anda harus membayar PPh 21 berdasarkan tarif progresif.
- Penghasilan dengan Potongan PPh 21 Pasal 21:Jika Anda mendapatkan potongan PPh 21 Pasal 21, maka jumlah PPh 21 yang harus Anda bayarkan akan berkurang.
- Penghasilan dengan Penghasilan Tidak Setahap:Jika penghasilan Anda tidak selalu sama setiap bulannya, Anda dapat menghitung PPh 21 dengan metode penghitungan tahunan.
Penting untuk dicatat bahwa perhitungan PPh 21 dapat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing individu. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau mengunjungi website resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Ringkasan Akhir
Dengan memahami cara menghitung PPh 21, Anda dapat memastikan kewajiban pajak terpenuhi dengan tepat. Selalu perhatikan perubahan peraturan dan informasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan perhitungan PPh 21 Anda akurat. Ingat, membayar pajak adalah bentuk kontribusi Anda untuk membangun negeri.
